RUNTUHNYA
DEMOKRASI TERPIMPIN
Mengapa
Peristiwa G30S/PKI Dapat Meruntuhkan Demokrasi Terpimpin.
A. Latar belakang G 30 S PKI
Pemberontakan PKI
tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya,pada tahun
1948 PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan
tersebut dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Tujuan dari pemberontakan
itu adalah untuk menghancurkan Negara RI dan menggantinya menjadi negara
komunis. Beruntunglah pada saat itu Muso dan Amir Syarifuddin berhasil
ditangkap dan kemudian ditembak mati sehingga pergerakan PKI dapat
dikendalikan.
Namun ,melalui
demokrasi terpimpin kiprah PKI kembali bersinar. Terlebih lagi dengan adanya
ajaran dari presiden Soekarno tentang Nasakom(Nasional, Agama, Komunis) yang
sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam
konstelasi politik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno mengangap aliansinya
dengan PKI menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam
demokrasi terpimpin.
Keputusan tersebut
patut disayangkan mengingat hal ini hanya akan membukakan jalan bagi PKI untuk
melancarkan rencana-rencana buruknya. Yang salah satunya sudah terbukti adalah
pemberontakan G-30-S-PKI yang dipimpin oleh DN.Aidit. Pemberontakan itu
bertujuan untuk menyingkirkan TNI-AD sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan.
Sebenarnya pada saat
itu keburukan PKI sudah akan terbongkar dengan ditemukannya dokumen-dokumen
perjuangan PKI yang berjudul ”Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa ini”.
Dalam dokumen tersebut Nampak jelas disebutkan bahwa PKI akan melancarkan
perebutan kekuasaan. Akan tetapi Ir.Soekarno tidak mempercayai hal itu dan
tetap mendukung PKI. Hal ini tentu membuat PKI merasa percaya diri dan merasa
terbang di atas angin.
Soekarno mendapatkan
kekuasaan dari usahanya menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan dan semakin
bermusuhan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia
(PKI). Pada tahun 1965, PKI telah menembus semua tingkat pemerintahan,
mendapatkan pengaruh besar dan juga mengurangi kekuasaan TNI.Tentara telah
terbagi, antara sayap kiri yang pro-PKI, dan sayap kanan yang didekati oleh
negara-negara Barat.
Pada tanggal 30
September 1965, enam perwira paling senior TNI tewas dalam sebuah aksi yang
disebut "Gerakan 30 September", sebuah kelompok dari dalam TNI
sendiri. Aksi ini kemudian dicap oleh pemerintahan Soeharto sebagai
"percobaan kudeta".
B.Runtuhnya Demokrasi
Terpimpin
1.GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965
Pada
malam 30 September - 1 Oktober 1965, enam jenderal senior TNI diculik dan
dieksekusi di Jakarta oleh batalyon tentara dari Resimen Tjakrabirawa (Pengawal
Presiden) dalam sebuah aksi yang kemudian disebut oleh Soeharto sebagai
"percobaan kudeta".
Selain karena ingin
merebut kekuasaan,ada juga factor lain yang membuat mereka melakukan
pemberontakan itu,yakni :
1.
Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan kelima
Menurut saya permintaan PKI tersebut
hanyalah sebuah taktik terselubung untuk mengumpulkan masa yang jauh lebih
besar lagi. Sehingga suatu saat nanti apabila hari “H” yaitu saat pemberontakan
itu dilancarkan mereka sudah mempunyai pertahanan yang kuat.
2.
Angkatan Darat menolak Nasakomisasi
Adanya nasakomisasi hanya akan
menguntungkan kedudukan PKI untuk yang kesekian kalinya. Ajaran nasakom,
dilihat dari asal kata pembentukan katanya saja sudah ganjil, yakni
“nasional,agama, komunis”. Untuk kata nasional dan agama mungkin masih dapat
kita cerna dengan baik. Akan tetapi untuk kata”komunis” membuat kita berfikir
dua kali untuk menyetujui ajaran ini. Apalagi setelah banyaknya kerusuhan yang
dilakukan partai ini hingga timbulnya korban jiwa. Keputusan TNI-AD memang
sangat tepat menolak nasakomisasi tersebut.
3.
Angkatan Darat menolak Poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan
Malaysia.
Hal ini merupakan suatu langkah yang
bijak menyangkut adanya Poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia
hanya akan membantu Cina meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia
Tenggara, dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
2.PEREBUTAN KEKUASAAN MILITER
Pembunuhan
para jenderal TNI faksi sayap kanan tersebut membuat pengaruh militer jatuh
untuk personel tentara yang lebih bersedia untuk menentang Soekarno dan musuh
mereka di faksi sayap kiri TNI.[16] Setelah pembunuhan para jenderal tersebut,
perwira berpangkat tertinggi dalam militer Indonesia dan tertinggi ketiga dalam
keseluruhan rantai-komando adalah Menteri Pertahanan dan Kepala Staf TNI
Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution, anggota dari kubu TNI sayap kanan
3.PEMBERSIHAN BERDARAH ANTI KOMUNIS
(KETIDAKSTABILAN NEGARA)
Pada
awal Oktober, kampanye propaganda militer mulai menyapu Indonesia, dan berhasil
meyakinkan baik masyarakat Indonesia dan internasional bahwa peristiwa Gerakan
30 September adalah sebuah "kudeta Komunis", dan bahwa pembunuhan
jenderal faksi sayap kanan TNI tersebut adalah kekejaman pengecut terhadap para
pahlawan Indonesia. Dalam kampanye tersebut, Gerakan 30 September disebut
"Gestapu" (dari "Gerakan September Tigapuluh"). Tentara,
bertindak atas perintah Soeharto dan diawasi oleh Nasution, memulai kampanye
agitasi dan hasutan untuk melakukan kekerasan berdarah di kalangan warga sipil
Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat pendukung dan simpatisan ideologi
Komunis, dan bahkan terhadap Presiden Soekarno sendiri. Penyangkalan PKI
tentang keterlibatan mereka dalam G30S memiliki pengaruh yang kecil. Rezim
Soekarno dengan cepat menjadi tidak stabil, dengan Angkatan Darat menjadi
satu-satunya kekuatan yang tersisa untuk menjaga ketertiban.
Sumber :Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) ,Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi
No comments:
Post a Comment